Bandung, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Barat pada Mei 2026 tetap terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, IHK di Jawa Barat pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0, 24% (month-to-month), sehingga secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,07 0/0 (year-on-year). Sebagai perbandingan, realisasi inflasi nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 0, 28% (mtm) atau 3,08 0/0 (yoy). Dengan demikian, Iaju inflasi tahunan di Jawa Barat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian inflasi nasional, yang mencerminkan keberhasilan langkah-langkah pengendalian harga di tingkat provinsi.
Secara bulanan, inflasi terjadi pada sejumlah komoditas, seperti cabai merah (0,06%), bawang merah (0,05%), minyak goreng (0,04%), bahan bakar rumah tangga (0,03%), dan bensin (0,02%). Tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh sejumlah komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu telur ayam (-0,07%), emas perhiasan (-0,06%), daging ayam (-0,06%), bawang putih (-0,02%), dan tomat (-0,02%). Inflasi Mei 2026 terjadi di seluruh kabupaten/kota sampel IHK di Jawa Barat, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% (mtm), sementara inflasi terendah terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04% (mtm).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bersama T PID di seluruh provinsi Jawa Barat terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K. Berbagai upaya dalam mendorong keterjangkauan harga,seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan di 1 07 titik di Jawa Barat secara serentak di 24 kabupaten/kota. Sementara itu, dalam menjaga ketersediaan pasokan, telah dilakukan penguatan kerja sama antar daerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) antara Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan BUMD, kelompok tani dan koperasi di sentra-sentra produksi pertanian.
Untuk meningkatkan koordinasi juga telah dilakukan High Level Meeting TPID Kota Bandung, capacity building lintas daerah, serta koordinasi rutin T PID Jawa Barat dengan kabupaten/kota untuk mempercepat respons kebijakan pengendalian inflasi daerah, serta upaya penguatan pemantauan harga, khususnya melalui aplikasi SILINDA Jawa Barat.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama T PID akan terus memperkuat koordinasi melalui GPIPS untuk melakukan intervensi pada komoditas pangan strategis guna memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Langkah-langkah mitigasi terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga selaras dengan komitmen nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
