Daftar isi: [Hide]
Bandung, – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengeluarkan alarm keras bagi sektor industri nasional.
Kondisi manufaktur saat ini dinilai berada dalam fase rawan yang mengarah pada persoalan struktural serius.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengungkapkan bahwa meskipun indeks manufaktur awal tahun 2026 menunjukkan zona ekspansi, pergerakannya masih sangat rapuh. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap potensi perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Fenomena Jobless Growth dan Ancaman Sistemik
Sidarta menyoroti fenomena jobless growth, di mana pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja.
Menurutnya, hal ini merupakan sinyal nyata menuju deindustrialisasi dini.
“Yang berbahaya bukan hanya PHK massal yang tampak di permukaan, melainkan penyesuaian bertahap yang diam-diam melemahkan daya beli masyarakat. Jika konsumsi rumah tangga turun, efek berantainya jelas: produksi tertekan dan lapangan kerja menyusut,” ujar Sidarta dalam keterangan resminya, Rabu (29/4/2026).
Sorotan Tajam Terhadap Banjir Impor dan Kebijakan Fiskal
Selain masalah lapangan kerja, serikat pekerja juga mengkritik kebijakan impor yang dinilai terlalu longgar. Di tengah permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya, banjir produk asing dianggap mempersempit ruang gerak industri lokal.
Dalam sektor fiskal, buruh mendesak pemerintah untuk segera:
Revisi Batas PTKP: Mengubah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang belum disesuaikan sejak 2016.
Relaksasi Pajak Progresif: Meringankan beban pajak bagi pekerja, terutama mereka yang terdampak PHK atau memasuki masa pensiun.
Reformasi Pengawasan: Memperbarui sistem pengawasan ketenagakerjaan agar relevan dengan dinamika industri modern.
Sidarta juga mengingatkan pemerintah dan DPR terkait tenggat waktu Oktober 2026 untuk menyempurnakan regulasi ketenagakerjaan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menegaskan bahwa kredibilitas negara dipertaruhkan jika regulasi tersebut tidak segera diperbaiki.
Puncak peringatan May Day 2026 diprediksi akan melibatkan lebih dari 200.000 buruh yang akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Massa dari berbagai wilayah, termasuk Bekasi dan DKI Jakarta, dijadwalkan hadir.
Kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini diharapkan menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan kaum pekerja untuk mencari solusi konkret atas tantangan industri nasional.
“May Day adalah peringatan terbuka. Jika situasi ini tidak segera direspons, krisis masa depan terjadi bukan karena kita tidak tahu, melainkan karena kita membiarkannya,” pungkas Sidarta.
